Nusa Dua (ANTARA) - Pertemuan Pejabat Puncak (SOM) antara Indonesia dan Australia mendahului Bali Regional Ministerial Meeting Conference (BRMC) III, dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Materi yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan masalah kriminal transnasional lain.
Dari pihak Indonesia, delegasi dipimpin Direktur Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, Reslan Jeni, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Departemen Luar Negeri, Desra Percaya, dan sejumlah anggota delegasi yang lain.
Sedangkan dari Australia, delegasi dipimpin pejabat sejawat setingkat direktur jenderal dan beberapa pejabat lain di lingkungan Departemen Luar Negeri dan keiimigrasian negara benua itu.
"Pertemuan ini tertutup bagi pers. Kami tidak bisa memberi informasi lengkap tentang materi pembicaraan dan hasilnya, karena proses pembicaraan masih dilakukan," kata Sam E Marentak, petugas Humas Departemen Luar Negeri.
Menurut dia, hasil pertemuan ini akan diberikan kepada menteri luar negeri masing-masing sebagai bahan dalam konferensi menteri luar negeri di regional yang kali ini dipimpin Indonesia bersama Australia.
"Saat ini Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda bersama Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith telah berada di Bali. Direncanakan kedua pejabat itu akan melakukan pertemuan bilateral," katanya.
Sebelum melakukan pertemuan bilateral, kedua menteri luar negeri melakukan pembicaraan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Timor Timur, Zacharias Albano, di lokasi yang sama.
BRMC III bertujuan menghidupkan kembali kerja sama kawasan dalam penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia dengan melakukan peninjauan atas aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan di dalam "Bali Process".
Selain itu, negara-negara partisipan juga melakukan penilaian atas situasi terkini dari aktivitas penyelundupan dan perdagangan manusia; serta menentukan agenda ke depan dari "Bali Process" itu.
Sejak pertama kali diadakan pada tahun 2002, BRMC atau yang dikenal dengan istilah "Bali Process" merupakan kerangka penting bagi kerja sama regional dalam pencegahan dan penanggulangan pergerakan orang secara ilegal.
Di bawah kerangka "Bali Process", juga telah diadakan berbagai lokakarya dan seminar berorientasi praktis yang telah berhasil membangun jaringan praktisi imigrasi dan penegak hukum di kawasan.
Hingga saat ini, "Bali Process" tetap merupakan satu-satunya forum di kawasan yang menjawab tantangan-tantangan dalam masalah penyelundupan dan perdagangan manusia melalui kerja sama komprehensif di antara negara-negara yang menjadi sumber, transit, dan tujuan
